Ekonom Heran Pemerintah Belum Respons Tarif Trump, 'Harusnya Mendag-Menlu Sudah Komen!'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden AS Donald Trump bikin heboh sedunia. Ini gara-gara resminya pemberlakuan tarif resiprokal impor AS. Pada Rabu pagi waktu setempat, Presiden Trump mengumumkan kebijakan ini. Seluruh mitra dagang AS terdampak imbas penambahan tarif ini. Bagaimana dengan Indonesia? Termasuk! Ekspor Indonesia ke AS terkena tambahan tarif 32 persen. Ini berarti barang ekspor RI ke AS akan menjadi lebih mahal.

Kontan beleid ini jadi bahan perbincangan seluruh negara, terutama yang strategis bermitra dagang dengan AS. Mulai dari Kanada, Meksiko, Uni Eropa, hingga Cina sudah mengeluarkan pendapat. Ada yang pasrah menerima seperti Inggris, Meksiko, atau yang kesal seperti Uni Eropa. Sementara Cina bersiap untuk membalas tambahan tarif ini terhadap ekspor AS.

Bagaimana dengan Indonesia? Sampai dengan Kamis (3/4/2025) sore pukul 17.00 WIB belum ada tanda-tanda pemerintah berkomentar terkait situsi ini. Tadinya pers mendapat undangan jumpa pers oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Kamis siang dengan agenda pembahasan tarif Trump ini. Namun mendadak dibatalkan tanpa alasan yang jelas.

Sejumlah ekonom kepada pers heran melihat respons pemerintah ini. Menurut mereka, pemerintah lamban merespons kebijakan tarif AS ini.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin merasa seperti ada masalah koordinasi dan komunikasi menteri-menteri ekonomi Presiden Prabowo Subianto. "Karena terpusat, menteri dan pejabat yang setara tidak berani ambil keputusan," kata dia, menduga. Bisa jadi, lanjut dia, pejabat yang ingin berkomentar khawatir dianulir, dan kehilangan kredibilitasnya.

Wijayanto kemudian merujuk pada situasi anjloknya IHSG di bursa efek beberapa pekan lalu sebelum libur Lebaran 2025. Ia menilai Presiden dan jajarannya kurang gerak cepat merespons penurunan tersebut. "Seolah top leadership kurang alert!" kata dia.

Ekonom Universitas Andalas Prf Syafrudin Karimi juga heran dengan belum adanya respons resmi pemerintah ini. "Seperti tak paham apa yang sedang terjadi!" katanya, gemas.

Setidaknya, lanjut dia, Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Menlu Sugiono sudah mesti keluar responnya. "Apa mau retaliasi atau mau kecewa diperlakukan begitu oleh AS yang dipandang Indonesia selama ini sebagai negara sahabat. Publik perlu mendengar bagaimana respon kebijakan dari pemerintah RI. Banyak kepala negara sudah merespon," kata Syafrudin.

Persoalan lainnya, lanjut dia, di ASEAN Indonesia mungkin tidak menerima tarif setinggi Vietnam atau Thailand, tapi 32 persen tetap merupakan beban besar. Apalagi di tengah perlambatan ekonomi dan tekanan fiskal. Data menunjukkan, kata dia, rupiah terdepresiasi 2,81 persen secara YTD, dengan pasar saham turun 8,04 persen sepanjang tahun.

Ekonom senior Indef Fadhil Hasan berpendapat lain. Ia melihat pemerintah tampak amat berhati-hati merespons beleid tarif Trump."Kalau saya setuju jangan kasih respon yang cepat, dianalisis dulu dengan baik, apalagi jangan lakukan balasan/retaliasi segera. Tapi kalau sekedar pernyataan bahwa Indonesia akan pelajari dan mengambil langkah yang konstruktif, terukur dan berdialog bagus juga," kata Fadhil.

Dari pantauan Republika di media sosial, sejumlah menteri ekonomi masih sibuk bersilaturahim pada Kamis. Misalnya Menkeu Sri Mulyani di laman instagramnya Kamis sore mengunggah silaturahim ke kediaman Presiden Megawati Soekarnoputri. Lalu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Kamis sore juga bersilaturahim dengan Deputi Perdana Menteri Malaysia Dato Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi.

Sementara instagram Menlu  belum diisi dengan konten terkini. Begitu juga Menperin Agus Gumiwang. Namun Menlu Sugiono Kamis pagi melepas pengiriman bantuan kemanusiaan ke Myanmar, tetapi tidak berkomentar terkait situasi tarif AS ini.

Mendag Budi Santoso sempat mengunggah situasi dirinya rapat online dengan belasan pejabat termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menlu Sugiono, Wamenkeu Suahasil Nazara dan Wamenkeu Anggito Abimanyu.

Mendag menulis di story instagramnya sebagai berikut: "Hari ini pemerintah bergerak cepat berkoordinasi dan berkomunikasi antar kementerian dan lembaga terkait untuk menyikapi kebijakan pemberlakuan Tariff Trump 2.0 pada 2 April 2025 agar langkah yang diambil pemerintah Indonesia tetap terukur dan berdampak positif ekonomi Indonesia."