Penangkapan Duterte Picu Perdebatan, Keaslian Red Notice Dipertanyakan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte ditangkap pada 11 Maret 2025 di Bandara Manila dan beberapa jam sudah berada di dalam pesawat jet sewaan menuju Den Haag, Belanda, tempat Mahkamah Pidana Internasional (ICC) berkantor pusat.

Menurut pernyataan ICC, Duterte dituduh telah memimpin “perang melawan narkoba” yang kejam selama menjabat sebagai Presiden Filipina pada 2016 hingga 2022, yang mengakibatkan ribuan pedagang dan pecandu narkoba, serta orang-orang lainnya yang tidak diadili dibunuh.

Pemerintah Filipina mengklaim bahwa aksi penangkapan ini didasarkan pada red notice dari Organisasi Kepolisian Internasional (Interpol).

Namun, hingga saat ini, red notice tersebut hanya disebutkan oleh media Filipina, sementara Markas besar Interpol belum mengeluarkan pernyataan resmi untuk membenarkan hal ini, dan info tentang penangkapan Duterte tidak ditemukan di situs web resmi Interpol.

Pada 20 Maret 2025, Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat Filipina serta saudari Presiden Ferdinand Marcos, Imee Marcos, menunjukkan dalam sidang publik bahwa Interpol tidak mengeluarkan red notice yang ditujukan kepada Duterte, melainkan hanya mengeluarkan red diffusion.

Red notice harus diperiksa dan dikonfirmasi oleh Sekretariat Jenderal Interpol, yang merupakan permintaan kepada penegak hukum di seluruh dunia untuk menemukan dan menangkap sementara seseorang yang akan diekstradisi, diserahkan, atau dilakukan tindakan hukum serupa.

BACA JUGAl Mata Uang Terlemah Negara-Negara Islam di Hadapan Dolar AS pada 2025, Rupiah Masuk?

Sedangkan, red diffusion merupakan permintaan informasi terjadi antara anggota Interpol secara tidak resmi, tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengharuskan tindakan yang dilaksanakan anggota negaranya, dan hanya berfungsi sebagai alat untuk menyebarluaskan informasi.