Koalisi Masyarakat Sipil Beberkan 9 Poin Krusial dalam RUU KUHAP

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil meminta Komisi III DPR RI tidak terburu-buru membahas rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP. Koalisi menilai banyak materi yang harus dibahas secara mendalam agar tidak berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM yang tersistematis dalam proses peradilan pidana.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menilai Komisi III DPR terkesan terburu buru apabila menargetkan pembahasan RUU KUHAP pada dua kali masa sidang atau Oktober-November 2025. Padahal RUU KUHAP secara keseluruhan memuat 334 pasal dengan rincian total daftar inve...