Apa yang akan Terjadi Selanjutnya bagi Presiden yang Dimakzulkan?

Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol.(Yonhap)

PRESIDEN Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, diperkirakan akan menghadapi serangkaian penyelidikan kriminal, termasuk kemungkinan tuduhan pengkhianatan, setelah ia resmi dicopot dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi.

Menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada Jumat (4/4) tersebut, semua hak istimewa presiden yang melekat pada Yoon pun telah dicabut.

Putusan Mahkamah dikeluarkan 111 hari setelah Yoon mengumumkan darurat militer pada 3 Desember--sebuah tindakan yang memicu kerusuhan politik nasional dan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak-hak konstitusional.

Dengan berakhirnya masa jabatannya sebagai presiden secara resmi, sebagian besar hak istimewa khusus yang diberikan kepada kepala negara yang sedang menjabat akan dicabut.

Hak atas Staf dan Uang Pensiun

Yoon tidak akan lagi berhak atas staf pendukung, termasuk ajudan resmi atau sopir, dan tidak akan memenuhi syarat untuk mendapatkan pensiun sebesar 95% dari gaji presiden. Ia juga akan kehilangan hak untuk dimakamkan di permakaman nasional seperti Permakaman Nasional Seoul.

Foto-foto Yoon, yang telah dipajang di ruang rapat dan di kantor komando militer, juga akan diturunkan. Meskipun Perdana Menteri Han Duck-soo, sebagai penjabat presiden, saat ini memegang otoritas komando atas militer, potretnya tidak akan dipajang di unit militer. Foto presiden baru akan dipajang setelah penggantinya terpilih.

Angkat Kaki dari Kediaman Presiden

Selain itu, Yoon diharuskan mengosongkan kediaman presiden di Hannam-dong, pusat Kota Seoul, meskipun tidak ada batas waktu khusus untuk angkat kaki dari sana. Mantan Presiden Park Geun-hye pindah ke kediaman pribadinya dua hari setelah Mahkamah Konstitusi menguatkan pemakzulannya pada 10 Maret 2017, karena pertimbangan keamanan dan pemeliharaan.

Adapun Yoon diperkirakan akan kembali ke kediaman pribadinya di Distrik Seocho di Seoul selatan. Namun, kepindahannya dari kediaman presiden mungkin tidak segera, karena laporan menunjukkan bahwa personel keamanan belum memulai persiapan terkait hal itu.

Perlindungan Keamanan

Meskipun dicopot dari jabatannya, Yoon akan tetap menerima perlindungan keamanan berdasarkan Undang-Undang tentang Perlakuan Terhormat terhadap Mantan Presiden. Langkah keamanan ini juga berlaku untuk ibu negara, Kim Keon Hee.

Pengamanan ini dijamin selama lima tahun dan dapat diperpanjang hingga 10 tahun jika kepala dinas keamanan menganggapnya perlu.

Namun, jika Yoon ditangkap selagi penyelidikan kriminal, perlindungan tersebut akan ditangguhkan selama masa penahanannya.

Penyelidikan Kriminal

Yoon juga kemungkinan akan menghadapi beberapa penyelidikan kriminal, dimulai dengan tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militer yang ditetapkannya. Penyelidikan terhadap skandal, termasuk yang melibatkan ibu negara dan orang yang memproklamirkan diri sebagai pemecah masalah politik Myung Tae-kyun, juga dapat dipercepat.

Meskipun Yoon terlindungi dari setiap tuntutan pidana selama masa jabatannya--kecuali untuk tuduhan pengkhianatan--pemecatannya dari jabatan kini telah membuka pintu untuk akuntabilitas hukum.

Tahun lalu, muncul tuduhan tentang campur tangan pemilu yang melibatkan Yoon, Kim, dan Myung, terkait manipulasi nominasi kandidat Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa untuk pemilihan sela 2022 dan pemilihan umum 10 April 2024.

Myung, yang saat ini sedang diselidiki, mengeklaim bahwa Yoon dan istrinya memberikan pengaruh yang tidak semestinya terhadap proses pencalonan.

"Begitu penyelidikan dimulai, kemungkinan besar Yoon dapat ditangkap," kata komentator politik Park Sang-byung.

"Selain penyalahgunaan kekuasaan, ada banyak tuduhan yang dapat dihadapinya. Seiring dengan perluasan penyelidikan terhadap Myung, perhatian pasti akan tertuju pada Yoon juga," tandasnya. (Korea Times/B-3)