PKS Tak Masalah Jika PDIP Ikut Pemerintahan Prabowo: Fungsi Kontrol di DPR

Jakarta -

PKS menanggapi mencuat kabar PDIP akan merapat ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. PKS yang kini juga bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menyerahkan keputusan terkait itu kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Tentu ini terkait dengan presiden ya. Kita serahkan ke presiden apa pun (keputusan) karena presiden lah yang memiliki hak prerogatif untuk koalisi, termasuk untuk menteri-menteri," kata Pelaksana Harian (Plh) Presiden PKS Ahmad Heryawan (Aher) usai Rakernas PKS di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (22/9/2024).

Aher hanya memastikan pihaknya siap mengawal kepemimpinan Prabowo-Gibran.Dia mengungkit langkah partainya bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran sudah diikuti struktur partai di daerah.

"Ya, artinya kita tetap akan menjadi bagian dari KIM Plus dan sudah menjadi bagian ya di daerah. Di (Pilkada) Jakarta kita masuk KIM Plus dan di tempat-tempat yang lain, begitu pula di pusat," ujarnya.

Senada, Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi tidak mempersoalkan jika nantinya PDIP bergabung di pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia mengaku bangga kepada Prabowo yang bisa merangkul semua pihak.

"Saya ingin siapa pun merapat, kita bangga kepada Prabowo untuk merangkul semua pihak," ujarnya.

Lebih lanjut, Aboe menyerahkan fungsi kontrol pemerintah nantinya kepada DPR. Aboe yakin DPR bisa menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pengawas pemerintahan.

"Prinsipnya DPR tidak akan diam. Dia akan menjadi kontrol kepada semua kebijakan pemerintah yang layak untuk dikontrol," imbuhnya

(wnv/fca)